BAH Juha (71), warga Jatigede yang kini tinggal di Dusun
Cisema Desa Paku Alam, Jatigede, hingga kini tidak bisa melupakan masa indah
ketika wilayahnya belum tergenang air, antara tahun 1960 hingga 1990 akhir.
Tepatnya, ketika wilayahnya masih menjadi daerah pertanian yang subur dan
kental dengan berbagai tradisi dan kepercayaan termasuk kepercayaan akan
supranatural.
“Sampai sekarang, Abah masih ingat dan terkadang masa
lalu itu masuk ke dalam mimpi tidur,” ujarnya ketika ditemui di rumah barunya
yang dibangun pemerintah.
 |
| Dok pribadi |
Dari teras rumahnya, tampak jelas Jatigede dengan
airnya yang tampak membiru. Satu perahu terlihat melaju di atas air, entah
membawa wisatawan, entah membawa warga yang tengah memancing ikan. Matahari
tepat di atas kepala.
Abah Juha bercerita, sebelum terkurung air, hampir
mayoritas warga yang ada di Jatigede hidup dari bertani; menanam padi dan
berladang. Wilayahnya memang subur, tepat untuk jadi areal pertanian. Sejumlah
tanaman produktif, selain padi, bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya bermanfaat
bagi warga.
Jika panen tiba, di kawasan Jatigede (mencakup lima
kecamatan, yakni Kecamatan Jatigede, Wado, Jatinunggal, Darmaraja dan Cisitu),
selalu digelar upacara Wuku Taun atau ngarot,
sebagai upacara syukuran panen. “Seluruh warga, dari anak-anak hingga kakek
nenek, tumpah ruah mengikuti dan menyaksikan acara itu,” kata Bah Juha
mengenang.
Selain acara Wuku Taun, di kampungnya dulu, berlangsung juga berbagai tradisi terkait
bercocok tanam yang sekarang hanya tinggal kenangan. Tradisi itu seperti tebar (persemaian) dengan berbagai prosesnya, ngabaladah (mencangkul sawah dan membersihkan rerumputan), dan lain
sebagainya. Selain itu ada juga mitembeyan,
yakni upacara kecil yang dilakukan pemilik sawah, ketika padi yang ditanam
berumur satu bulan.
“Abah juga terkenang suara seni terebang dan
angklung buhun yang dulu sering muncul pada acara-acara tertentu. Sekarang,
tidak pernah terdengar lagi,” ujarnya.
Semuanya, kata Bah Juha, sekarang hanya ada dalam
kenangan. Semuanya tak mungkin dilihat dan dialami lagi oleh Bah Juha dan orang
tua asal Jatigede lainnya yang kini mendiami wilayah baru, baik yang rumahnya
dibeli sendiri dari ganti rugi lahan, maupun di rumah yang dibangun pemerintah.
Kini, bahkan, alih-alih bisa menyatukan hati lagi
dengan berbagai tradisi terkait pertanian tadi, sebagian warga Jatigede, harus
bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru pasca Jatigede jadi waduk.
 |
| Kp Buricak Burinong |
Mereka di antaranya harus bisa hidup dari air
seperti jadi penarik perahu wisata, jadi pedagang wisata termasuk kulinernya,
serta dari berbagai usaha yang digalakkan pemerintah setempat melalui program
UMKM seperti mengolah ikan air tawar yang hidup di Jatigede.
“Ya, sekarang, warga yang dulu bertani, harus bisa
menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya baru. Walaupun berat, tapi harus
dilakukan,” kata Imam Taufik, pemuda setempat anggota BPD Paku Alam, dan
pengajar di sekolah agama.
Menurut Imam, awalnya warga mengalami kendala. Namun
didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, pelan-pelan warga mulai terbiasa.
Namun demikian Imam melihat, kini, tak sedikit warga
yang belum bisa move on karena belum
bisa melupakan kebiasaan dan budaya lama di seputar Jatigede.
Yang diketahui belum bisa move on tersebut, orang
seperti Bah Juha tadi. “Bah Juha dan warga tua lainnya yang sudah berumur,
hingga kini masih terdengar berkeluh-kesah dan menyalahkan pemerintah karena
membangun waduk di Jatigede,” kata Imam.
Namun Imam bisa memahami hal itu. Imam juga maklum
ketika menyadari masyarakat OTD Jadigede seperti di Desa Cipaku, banyak yang
sempat putus asa dan stress pada tahun pertama saat rumahnya ditenggelamkan. Ya
karena mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah lahan pertaniannya
hilang berganti danau luas.
Waduk Jatigede adalah waduk terbesar kedua di
Indonesia setelah Waduk Jatiluhur. Nama
Jatigede di ambil dari nama salahsatu kecamatan yang masuk objek terkena dampak
(OTD) proyek tersebut, yakni Kecamatan Jatigede. Selain Kecamatan Jatigede ada
juga Kecamatan Wado, Jatinunggal,
Darmaraja dan Cisitu.
 |
| Dok pribadi |
Lokasi ini dipilih jadi waduk, karena secara
geografis berada di cekungan yang dikelilingi gunung dan bukit – yang dalam
kenyataannya ternyata sangat subur, baik untuk ditanami padi, tembakau, pohon
jati dan pepohonan produktif lainnya seperti mangga, jambu, alpukat, rambutan
dan yang lainnya.
Waduk tersebut mampu menampung 980 juta meter kubik
air dengan luas permukaan waduk 41,22 kilometer persegi. Manfaatnya
disebut-sebut besar sekali. Antara lain bisa mengairi 90.000 hektare lahan di Majalengka
dan Indramayu, Jawa Barat, menjadi pengendali banjir bagi kawasan seluas 14.000
hektare, serta sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas
sekitar 110 MV.
Ganti
Rugi
Lain Bah Juha, lain juga dengan Supadi dan Dodong,
dua warga OTD Jatigede lainnya yang kini tinggal di Desa Cipaku. Bila Bah Juha
belum bisa move on karena masih terus
teringat budaya bertani dan berbagai tradisi serta kepercayaannya, dua lelaki
yang masing-masing berusia 59 dan 45 tahun ini belum bisa move on, karena masih menghadapi persoalan ganti rugi tanah
keluarganya yang kini sudah menjadi danau.
“Saya, dan sejumlah warga lainnya, walaupun Waduk
Jatigede sudah beroperasi dan berisi air, masih belum puas dengan ganti rugi
dari pemerintah,” ujar keduanya ketika ditemui di rumahnya masing-masing.
Menurut Supadi, mestinya, seiring dengan mulai
beroperasinya waduk, persoalan ganti rugi lahan, sudah selesai. Faktanya, tidak
seperti itu. Persoalan ganti rugi, ternyata, masih banyak yang belum selesai.
 |
| Dok pribadi |
Menurut catatan, dalam rangka menyelesaikan
persoalan hanti rugi dan mendapatkan haknya, sejumlah warga korban OTD Jatigede
banyak yang melakukan gugatan ke pemerintah melalui Pengadilan Negeri Sumedang.
Kasusnya, sebagian sudah ada yang diputus, baik yang telah atau belum
berketetapan (minutasi), baru masuk tahap sidang, maupun putusan sela, sebagaimana
dilihat di sipp.pn-sumedang.go.id.
Selain melakukan gugatan, warga tak lelah meminta
bantuan media, untuk memberitakan keluhan mereka soal ganti rugi yang tidak
jelas dan membuat kehidupan warga terganggu.
Bukti mereka berkeluh kesah ke media, bisa dilihat
dari sebuah berita dengan judul “Ganti Rugi Tak Jelas, Warga Hidup
Terkatung-katung” yang diangkat dari jawapos.com.
Dibaca dalam berita itu, perencanaan pembangunan
Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat yang dimulai sejak setengah abad lalu dan
pengairannya dimulai akhir Agustus 2015, hingga kini masih menuai permasalahan
dengan warga terdampak.
“Banyak warga yang hingga kini belum mendapatkan
ganti rugi atas tempat tinggalnya yang kini tenggelam. Bahkan, beberapa dari
mereka hanya mendapatkan separuh harga yang disetujui bersama pemerintah,” tulis
media tersebut.
Atau bisa dilihat juga dari berita berjudul
“Pembebasan Lahan Proyek Waduk Jatigede Masih Bermasalah” dari beritasatu.com.
Dituliskan, Proyek Waduk Jatigede di Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, hingga kini masih menyisakan berbagai permasalahan yang
harus dihadapi masyarakat sekitar. Permasalahan yang muncul merupakan dampak
dari perluasan lahan poyek tersebut.
“Akibat permasalahan itu, tidak sedikit korban OTD
Waduk Jatigede yang masih mengeluhkan ganti rugi pembebasan lahan hingga
relokasi tempat tinggal,” tulisnya.
Mengadukan nasib ke tokoh politik nasional atau
mengadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyimpangan uang
ganti rugi proyek juga sudah dilakukan warga (lihat lapor.go.id). Namun
hasilnya, belum seperti diharapkan.
“Itulah sebabnya, kami belum bisa melupakan kenangan
soal Jatigede sebelum tergenang air. Ya, karena pemerintah sendiri, seakan
belum berusaha membuat kami, bekas penghuni Jatigede, benar-benar melupakan
Jatigede yang dulu merupakan kawasan pertain yang subur dan indah,” kata
Supadi.
Dikutip dari bbc.com, pemerintah sebenarnya sejak
awal berjanji akan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, seperti pernah
disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi.
Pemerintah, karena waduk itu memiliki nilai strategis atau penting, akan
mengusahakan kompensasi kepada warga.
"Jadi komponennya itu ada pembelian tanah 400
m2, dibangunin rumah, dikasih yang namanya tunjangan living allowance enam
bulan sebesar Rp3.500.000 per bulan, jadi selama masa transisi belum didapat
pendapatan, pemerintah memberikan semacam subsidi," kata Mujiadi.
Demikian pula dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil, ketika melakukan kunjungan ke Jatigede, April 2018 lalu sebagaimana
dikutip dari prfmnews.com.
Hanya saja, omongan pejabat tersebut, ternyata tidak
sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, saat ini.
Karena itu, memang wajar jika banyak warga OTD
Jatigede yang belum bisa move on,
melupakan masa lalu, dan menatap masa depan yang cerah di kawasan Jatigede. ***
Rujukan:
1. https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/18/09/2018/ganti-rugi-tak-jelas-warga-hidup-terkatung-katung/
2. https://www.beritasatu.com/nasional/487289/pembebasan-lahan-proyek-waduk-jatigede-masih-bermasalah
No comments:
Post a Comment