Inilah Ciri-Ciri Pengelolaan Anggaran Desa oleh Pemerintahan Desa yang Efektif dan Transparan

Berikut ini adalah ciri-ciri pengelolaan anggaran desa oleh pemerintahan desa yang tidak efektif dan transparan sesuai aturan.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa selama ini banyak yang bertanya soal ciri-ciri pengelolaan anggaran desa tidak efektif dan transparan.

Nah khusus bagi yang menanyakan hal itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci, sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber sahih, dengan mengacu kepada regulasi yang ada.

Ciri pengelolaan anggaran desa yang tidak efektif dan transparan.

1.Kurangnya Partisipasi Masyarakat

-Musyawarah Desa (Musdes) tidak dilaksanakan sesuai prosedur atau tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

-Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa.

-Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

2.Ketidakjelasan Perencanaan dan Pelaksanaan

-Tidak ada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang jelas dan terukur.

-Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RKPDes atau kebutuhan masyarakat.

-Anggaran desa tidak diprioritaskan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

-Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak diawasi dengan baik.

3.Ketidaktransparanan Pengelolaan Keuangan:

-Tidak ada laporan keuangan desa yang jelas dan akuntabel.

-Laporan keuangan desa tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

-Masyarakat tidak dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana desa.

-Terdapat indikasi penyimpangan dana desa, seperti korupsi atau penyalahgunaan.

4.Kurangnya Akuntabilitas:

-Pejabat desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat.

-Tidak ada mekanisme untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang penyimpangan dana desa.

-Masyarakat tidak memiliki akses untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban kepada pejabat desa terkait penggunaan dana desa.

Demikianlah beberapa ciri penggunaan anggaran desa yang tidak akuntabel dan transparan, yang antara lain berdampak besar. Antara lain masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari dana desa, serta terjadi kesenjangan dan kemiskinan di desa. ***