Penduduk Kota Banjar saat ini belum sampai angka 200.000.
Tepatnya barangkali berkisar antara 150-hingga 200 ribu orang saja.
Dari penduduk Kota Banjar sebanyak itu, berdasarkan penelusuran Mang Ape, warga yang membaca koran atau majalah, kurang
dari 20 persen. Dan yang 15 persen itu
umumnya pegawai di lingkungan Setda Banjar dan kalangan guru, serta kalangan
menengah atas lainnya.
Kenapa yang 80 persen tidak baca koran?
Sebagian, mungkin sekira 40 persen, tidak membaca koran atau
media cetak lainnya karena sibuk dengan pekerjaannya atau tidak menganggap
penting membaca koran/media cetak. Toh, tanpa membaca mereka tetap bisa hidup.
Kalaupun butuh informasi, mereka tinggal nongkrong di depan
pesawat televise. Mau berita demo menolak kenaikan BBM, criminal, dan yang
lainnya tersedia. Apalagi jika di
rumahnya terpasang tv berbayar. Beres.
Sedangkan yang 40 persen lagi, tidak membaca koran/media
cetak karena ekonomi. Koran itu harus dibeli, minimal seribu perak dan maksimal
(misalnya HU Pikiran Rakyat) Rp 2.900. Harga koran nasional bahkan sudah lebih
dari Rp 3.000.
Bagi mereka, ketimbang membeli koran, uang lebih baik
dibelikan beras atau kebutuhan lainnya yang lebih penting, misalnya rokok, dan kopi.
“Cari duit bagi warga seperti saya susah
sekali. Sayang kalau harus dibelikan koran,” begitulah kata beberapa warga
Banjar saat Mang Ape menemui dan menyapa mereka.
Yang menyenangkan, mereka (khususnya yang tidak buta hurup, karena di Banjar masih ada yang buta hurup) sebenarnya ingin membaca
koran. Terlebih bagi mereka yang di rumahnya tidak ada sarana hiburan seperti televise
dan radio (di Banjar, masih ada yang seperti itu). Mereka ingin mengetahui kejadian di kota besar. Mereka ingin
mengetahui kejadian di dunia. Mereka ingin seperti warga lainnya yang berduit.
Tetapi, masalahnya, “lebar pisan mun duit nu ngan saeutik
dibeulikeun koran”. Begitu kata mereka.
Nah dari sanalah Mang Ape berfikir, barangkali Pemerintah dan DPR sudah perlu
juga memikirkan adanya program pengadaan koran untuk rakyat miskin. Pemerintah
dan DPR bersama-sama membuat anggaran untuk membeli koran tertentu, dengan
kualifikasi tertentu, yang kemudian dibagikan gratis kepada rakyat miskin.
Tujuannya, tentu agar warga miskin yang tidak mampu membeli koran, menjadi
cerdas, melek ekonomi, bisnis, politik, pendidikan, dan hukum.
Kalaupun tidak dilakukan pemerintah pusat, program itu bisa
juga dilakukan Pemprov atau bahkan oleh pemerintah daerah , baik kabupaten
maupun kota. Pemerintahan di daerah, merancang anggaran untuk pengadaan koran
gratis kepada masyarakatnya yang tidak mampu.
Catatan, hal itu harus dilakukan secara terbuka dan
diketahui public, jangan tertutup seperti di pemkab tertentu di mana dinasnya diam-diam
menggunakan dana BOS untuk membeli koran tertentu –tetapi korannya
menumpuk tak sampai tujuan!
Bukan hanya pemerintah yang harus berperan dalam hal itu,
tetapi juga perusahaaan media cetak! Perusahaan media cetak, sekarang sudah
pantas ada yang berani menggratiskan koran, terutama media yang iklannya
bejibun. Toh segalanya bisa ditutup oleh pendapatan dari iklan!
Malah menurut Mang Ape, sekarang seharusnya koran semua
sudah gratis. Koran tidak perlu dijual lagi. Apalagi sekarang pesaing media
cetak, yakni media online sejak awal sudah gratis. Tetapi walaupun gratis, konten
berita online sekarang tidak kalah dari media cetak, malah lebih dahsyat!
Tetapi, mungkinkah media cetak kita gratis seperti di
beberapa negara di luar negeri? Mungkin saja, tapi sepertinya perlu waktu lama.
Tetapi, Mang Ape, di Banjar, bermimpi membuat koran gratis untuk rakyat miskin
dan tidak mampu, walau dalam bentuk sangat sederhana! ***
Lihat blog lainnya?
.jpg)
0 Comments